KENAIKAN CADANGAN DEVISA DAN PERBAIKAN PERINGKAT

Cadangan devisa Indonesia terus menggemuk. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan cadangan devisa RI kembali menggelembung hingga mendekati USD100 miliar, tepatnya sudah mencapai USD98,5 miliar.

Angka tersebut disumbang dari penerimaan minyak dan gas sebagai bagian dari penerimaan pemerintah. Kenaikan harga minyak dunia ternyata tidak memberikan efek yang negatif bagi perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia justru menyebabkan penerimaan minyak dan gas cukup besar sehingga cadangan devisa terus bertambah. Meski demikian, terdapat dampak negatif pada inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi.

Di akhir Desember 2010 cadangan devisa tercatat sebesar USD96,207 miliar. Kemudian turun tipis di Januari 2011 menjadi sebesar USD95,3 miliar. Pada pekan ketiga Februari 2011, cadangan devisa RI kembali meningkat menjadi USD97 miliar.

Lebih jauh, menggelembungnya cadangan devisa menjadi salah satu sentimen positif bagi lembaga pemeringkat internasional untuk menaikkan peringkat Indonesia menuju investment grade. Bermula dari Fitch yang menaikkan outlook peringkat utang Indonesia atau long-term foreign and local currency issuer default ratings (IDRs) pada rating ‘BB+’ dan merevisi outlook keduanya menjadi positif dari stabil, pada 24 Februari 2011.

Tentu saja perbaikan peringkat ini disambut gembira meski ini baru outlook-nya. Namun biasanya upgrade di outlook akan segera dilanjutkan dengan rating-nya menuju investment grade. Banyak kalangan optimis Indonesia dapat menuju investment grade dalam waktu dekat apalagi cadangan devisa mendekati angka USD100 miliar.

Yang pasti, angka tersebut menunjukkan nilai tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Berikut posisi cadangan devisa selama 2010. Pada 31 Januari 2010 baru mencapai USD70 miliar dan terus bertambah secara konsisten di 30 Juni 2010 menjadi USD76,3 miliar hingga pada akhirnya di 31 Desember 2010 bertambah lagi menjadi USD96,2 miliar. Memasuki 2011, cadangan devisa masih melanjutkan peningkatan, di mana pada 22 Februari 2011 mencapai USD97 miliar.

Perbaikan peringkat, yang salah satunya didorong oleh lonjakan cadangan devisa, memberikan perspektif positif bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan cukup menjanjikan. Hal ini berpeluang menarik sebesar-besarnya modal asing baik ke sektor riil maupun ke sektor keuangan. Yang diharapkan tentu masuknya modal asing ke sektor riil karena akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara luas. Masuknya modal asing ke sektor riil akan memperkuat stabilitas ekonomi dan moneter karena sifatnya jangka panjang.

Sebaliknya masuknya modal asing ke investasi portofolio di sektor keuangan, terutama di pasar modal, berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi dan moneter apabila sewaktu-waktu modal asing itu ditarik ke luar oleh pemiliknya.

Pemicu larinya modal asing diantaranya iklim investasi yang tidak kondusif, ketidakstabilan sosial politik, ketidakpastian hukum, dan yang paling ekstrim terjadi aksi sosial seperti unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis.

Dengan spirit pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta nasional dan asing dalam pembangunan ekonomi, maka peluang perbaikan peringkat harus dapat diterjemahkan dengan baik oleh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan birokrasi agar pemilik modal asing yang akan masuk merasa nyaman.

Momentum kebangkitan ekonomi kawasan Asia, termasuk Indonesia, belakangan ini menjadi perangsang bagi pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. Ketika pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika belum sepenuhnya memenuhi harapan para pemilik modal atau investor, maka mereka cenderung akan melirik kawasan Asia sebagai destinasi yang atraktif untuk penanaman modal.

Ketersediaan sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun pertanian, memberikan daya tarik lebih bagi kalangan investor asing. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi. Kalau pun masih ada sedikit kelemahan, itu pun masih di seputar ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.

Namun dengan tekad pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik di berbagai daerah, tentu ini memberikan daya ketertarikan yang lebih bagi investor asing. Perbaikan sarana transportasi baik jalan tol maupun pelabuhan laut dan bandar udara menjadi faktor penarik utama karena konensitas antarpulau dan/atau antardaerah, bahkan antarnegara, menjadi lebih efisien.

Perbaikan peringkat memang patut disyukuri, namun lebih dari itu menjaga agar peringkat itu tidak jatuh lagi adalah persoalan yang jauh lebih penting. Ibarat sebuah pentas kejuaraan, merebut piala kejuaraan terasa lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankan piala kejuaraan.

Bahkan yang harus diupayakan oleh pemerintah beserta seluruh komponen kelembagaannya, capaian peringkat yang sudah baik ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga Indonesia benar-benar mampu meraih predikat sebagai negara layak investasi (investment grade) di mata investor global. Harus dimengerti bahwa pesaing Indonesia tidak saha China dan India, namun juga sudah meluas mencakup Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.

Pemerintah tidak boleh terlena dengan capaian perbaikan peringkat ini, namun justru berupaya keras menjaga dan bahkan meningkatkannya lagi. Capaian pertumbuhan ekonomi Singapura (14,7%), Malaysia (7,0%), Thailand (7,2%) Vietnam (6,7%) dan Filipina (7,3%) yang melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 yang sebesar 6,1% hendaknya menjadi peringatan khusus bahwa ternyata perekonomian negara-negara tetangga bertumbuh lebih baik.

Bukan tidak mungkin mimpi Indonesia untuk menyejajarkan dirinya dengan kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India dan China) tidak akan kesampaian, karena yang mampu melakukan itu justru negara-negara tetangga dekat Indonesia.

Untuk itulah reformasi birokrasi di jajaran pemerintahan harus terus diupayakan agar standar kualitas layanan birokrasi Indonesia bisa menyamai standar di negara-negara lain yang tecermin dari level pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi dari Indonesia. Termasuk dalam upaya mereformasi birokrasi adalah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahn yang bersih dan bertanggung jawab (clean government).


Business News