Senin lalu (28/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar Rapat Kerja Pemerintah (RKP) pertama pada tahun ini. Dalam rapat tersebut, Presiden membeberkan evaluasi kinerja pemerintah pada tahun 2012.
Presiden SBY menilai, kinerja pemerintahan pada tahun lalu berjalan baik. Meskipun ada beberapa sasaran pemerintah yang belum tercapai, karena kompleksibilitas permasalahan atau kinerja jajaran pemerintahan yang kurang maksimal. Yang menarik, kendati evaluasi akan disampaikan secara rinci, Presiden memiliki evaluasi berdasarkan observasi dan pemantauan sendiri.
Di bidang ekonomi, Presiden mengingatkan Indonesia pada tahun ini masih diselimuti oleh dampak resesi ekonomi dunia. Meskipun, dirinya bersyukur perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik dibanding negara-negara lain di kawasan.
Menurut Presiden, ada lima poin utama yang harus diperhatikan pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut.
Pertama, meminimalkan dampak resesi ekonomi dengan tetap dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kedua, menjaga kesehatan fiskal dengan mencegah dan memperkecil defisit anggaran.
Ketiga, memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar, subsidi tepat sasaran, dan penyerapan anggaran yang produktif dan berkualitas.
Keempat, pemerintah dituntut harus bisa menjaga inflasi rendah, terutama yang didorong stabilitas harga bahan pangan dan bahan pokok lainnya. Maklum inflasi dinilai sebagai musuh rakyat dan musuh perekonomian.
Kelima, penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi, sehingga mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju.
Secara tersirat maupun tersurat, kelima poin arahan Presiden itu mengingatkan publik kepada strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada empat Pilar, yaitu “pro growth, pro jobs, pro poor and pro environment”, yang sejak awal kerap dikemukakan oleh Presiden dan jajarannya.
Secara substansial, lima poin yang disampaikan Presiden itu valid, karena poin-poin tersebut memang sangat penting untuk ekonomi domestik, sehingga investor bisa nyaman dan tentram berinvestasi di Indonesia.
Yang tak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur untuk menghela kegiatan perekonomian secara lebih efisien dan efektif lagi. Ini harus menjadi prioritas di sisa usia pemerintahan ini.
Juga yang tak kalah pentingnya adalah memperbaiki kualitas serapan anggaran untuk dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang lebih dinamis. Sebab, sebenarnya defisit fiskal Indonesia sedikit, sehingga penyerapannya harus lebih bijaksana. Disiplin serapan anggaran menjadi penting karena disinilah letak kelemahan pemerintahan selama ini.
Sementara itu, di bidang kesejahteraan rakyat, Presiden SBY mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar.
Menurut Presiden, masih kurang kuatnya kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat membuat pemerintah semakin kesulitan dalam mencapai target penurunan kemiskinan setiap tahunnya.
Guna mengatasi persoalan itu, Presiden mengatakan, ada dua hal yang harus dipertajam pemerintah tahun ini. Pertama, memperkuat koordinasi seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Upaya yang sangat serius, terintegrasi dan sinergis, antara pemerintah pusat dan daerah, juga antara sektoral dan regional, diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan.
Koordinasi menjadi barang mahal dan penting yang musti diterapkan dalam setiap melakukan tugas pekerjaan karena tidak bisa sebuah kementerian atau lembaga bekerja sendiri-sendiri tanpa melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya.
Kedua, pengelolaan inflasi yang baik, khususnya dengan menjaga stabilitas ekonomi, terutama harga-harga bahan pokok yang erat kaitannya dengan masyarakat. Jika hal tersebut dapat dijaga pemerintah, Presiden optimistis bahwa inflasi tidak akan mengerus kesejahteraan masyarakat, khususnya warga miskin. Tim pengendali inflasi di tingkat pusat dan daerah yang dibentuk oleh Bank Indonesia bersama dengan unsur pemerintah harus dioptimalkan perannya.
Yang menarik adalah sorotan atas kinerja investasi langsung. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2012 lalu, yang mencapai Rp313,2 triliun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah investasi di Indonesia. Angka ini jauh melonjak dari target 2012 sebesar Rp283,5 triliun atau sekitar 110,5% dari target.
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2012, tercatat sebesar Rp92,2 triliun, melebihi target yang sebesar Rp76,7 triliun dan realisasi investasi PMDN 2011 yang hanya Rp76 triliun.
Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga ikut meningkat, dari Rp175,3 triliun pada 2011 menjadi Rp221 triliun pada 2012. Angka ini juga melewati target yang ditetapkan BKPM sebesar Rp206 triliun.
Nilai investasi yang dihitung adalah investasi di luar bidang migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga.
Sedangkan realisasi investasi proyek penanaman modal triwulan keempat 2012 mencapai Rp83,3 triliun, naik 18,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp70,2 triliun. Kinerja investasi yang bagus ini diyakini masih akan berlanjut tahun ini dan ditargetkan bisa menyentuh kisaran Rp350 triliun.
Terbayangkan betapa akan semakin banyak pabrik-pabrik baru dibangun dan pabrik-pabrik lama diperluas atau diperbaiki. Ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah peran perbankan untuk dapat memfasilitas kebutuhan pembiayaan dalam bentuk kredit produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.
Sektor pasar modal juga bisa mengambil peran dengan memfasilitasi korporasi yang akan menggali dana melalui penjualan saham perdana (IPO) di pasar modal.
Keberhasilan pemerintah menata perekonomian nasional di tahun lalu bakal menjadi modal berharga memasuki tahun 2013 yang masih diliputi oleh ketidakpastian ekonomi dunia.
Pasar domestik harus tetap dapat dijaga jangan sampai kebanjiran oleh barang-barang buata asing. Konsumsi rumah tangga tetap akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi.
Sementara investasi langsung akan melengkapi kekuatan konsumsi publik tadi. Tinggal pemerintah masih punya pekerjaan yang tidak ringan, yakni bagaimana mendorong ekspor sekuat-kuatnya di tengah melemahnya permintaan pasar dunia seraya menekan impor bahan baku dan bahan penolong sekencang-kencangnya.
Last but not least, pemerintah juga masih punya pekerjaan utama, yakni bagaimana memperbaiki serapan anggaran di jajaran kementerian dan lembaga agar mampu memperkuat topangan Produk Domestik Bruto (PDB) menembus level Rp8.000 triliun tahun ini yang dengan sendirinya akan mendongkrak pendapatan per kapita masyatrakar pada kisaran 3.500 dolar AS. Terakhir, pemerintah tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri atas capaian kinerja ekonomi di tahun lalu karena tugas-tugas ke depan jauh lebih menantang.
Business News