Meskipun fase krisis ekonomi global sudah mulai terlewati, namun pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia di 2010 masih diliputi oleh ketidakpastian.
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian perekonomian di 2010 adalah seberapa cepat dan kuat pemulihan ekonomi akan terjadi.
"Pembangunan ekonomi nasional 2010 menghadapi berbagai tantangan dari global dan domestik yang harus kita jawab dengan langkah-langkah tepat, terukur, nyata dan komprehensif," ujarnya dalam pidato di Sidang Paripurna membahas RAPBN 2010 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2009).
Dikatakannya ada 10 tantangan yang masih meliputi perekonomian Indonesia di 2010. Pertama pemulihan ekonomi dunia 2010 masih rapuh dan gejolak pasar uang, pasar modal, dan harga komoditas masih akan menyertai. "Oleh karena itu kita perlu memelihara stabilitas ekonomi nasional dengan merancang APBN 2010 yang memasukkan faktor risiko di dalamnya," tandas Sri Mulyani.
Kedua , belajar dari krisis 1998 di Indonesia dan krisis ekonomi dunia saat ini, maka perekonomian Indonesia harus dibangun dengan bertumpu pada sumber pertumbuhan domestik dan berbasis kewilayahan.
Ketiga , Indonesia masih perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan meneruskan program-program pro rakyat.
Keempat , menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan meningkatkan upaya penegakan hukum, harmonisasi UU kebijakan penanaman modal, mengatasi kemacetan pada masalah pertahanan dan tata ruang, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kelima meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang memadai dan berkualitas sebagai prasyarat untuk dapat mencapai kemakmuran dan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Keenam , meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan. "Peran sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM harus ditingkatgkan sehingga ketergantungan pembiayaan pembangunan dari luar negeri dapat terus dikurangi," imbuh Sri Mulyani.
Ketujuh , prioritas untuk menjaga ketahanan pangan dan energi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kedelapan revitalisasi industri pengolahan baik di hilir maupun di hulu juga perlu dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa.
Kesembilan makin pentingnya masalah lingkungan dan perubahan iklim global akan menentukan tingkat keberlanjutan kehidupan di bumi ini, maka pembangunan Indonesia harus memasukkan faktor-faktor tersebut dalam pilihan strategi dan kebijakannya.
Kesepuluh otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan dan tantangan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkualitas, rata, dan adil.
Herdaru Purnomo - detikFinance
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian perekonomian di 2010 adalah seberapa cepat dan kuat pemulihan ekonomi akan terjadi.
"Pembangunan ekonomi nasional 2010 menghadapi berbagai tantangan dari global dan domestik yang harus kita jawab dengan langkah-langkah tepat, terukur, nyata dan komprehensif," ujarnya dalam pidato di Sidang Paripurna membahas RAPBN 2010 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2009).
Dikatakannya ada 10 tantangan yang masih meliputi perekonomian Indonesia di 2010. Pertama pemulihan ekonomi dunia 2010 masih rapuh dan gejolak pasar uang, pasar modal, dan harga komoditas masih akan menyertai. "Oleh karena itu kita perlu memelihara stabilitas ekonomi nasional dengan merancang APBN 2010 yang memasukkan faktor risiko di dalamnya," tandas Sri Mulyani.
Kedua , belajar dari krisis 1998 di Indonesia dan krisis ekonomi dunia saat ini, maka perekonomian Indonesia harus dibangun dengan bertumpu pada sumber pertumbuhan domestik dan berbasis kewilayahan.
Ketiga , Indonesia masih perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan meneruskan program-program pro rakyat.
Keempat , menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan meningkatkan upaya penegakan hukum, harmonisasi UU kebijakan penanaman modal, mengatasi kemacetan pada masalah pertahanan dan tata ruang, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kelima meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang memadai dan berkualitas sebagai prasyarat untuk dapat mencapai kemakmuran dan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Keenam , meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan. "Peran sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM harus ditingkatgkan sehingga ketergantungan pembiayaan pembangunan dari luar negeri dapat terus dikurangi," imbuh Sri Mulyani.
Ketujuh , prioritas untuk menjaga ketahanan pangan dan energi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kedelapan revitalisasi industri pengolahan baik di hilir maupun di hulu juga perlu dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa.
Kesembilan makin pentingnya masalah lingkungan dan perubahan iklim global akan menentukan tingkat keberlanjutan kehidupan di bumi ini, maka pembangunan Indonesia harus memasukkan faktor-faktor tersebut dalam pilihan strategi dan kebijakannya.
Kesepuluh otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan dan tantangan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkualitas, rata, dan adil.
Herdaru Purnomo - detikFinance