Prospek Investasi Sektor Riil Tahun 2012

Banyak ekonom dan analis serta pelaku usaha yang optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi pada kisaran 6,5% tahun ini 6,4-6,8 tahun depan. Selain konsumsi domestik yang masih akan tetap menjadi andalan, investasi baik domestik maupun asing dipercaya bakal membantu menyangga pertumbuhan ekonomi tersebut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi apabila kecepatan, efisiensi dan efektivitas kegiatan belanja pemerintah (government spending) dapat dilakukan terutama untuk belanja modal (capital expenditure). Maklum, serapan belanja pemerintah yang lamban dari tahun ke tahun menyebabkan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Ke depan, perilaku anggaran seperti ini tidak boleh terjadi lagi.

Terkait dengan investasi, salah satu peluang yang mungkin bisa terwujud adalah beralihnya investor asing dari investasi portofolio berjangka pendek ke investasi langsung berupa penanaman modal di sektor riil yang berjangka lebih panjang mulai tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai instrumen investasi yang memadai dan memperbaiki infrastruktur.

Strategi ini sekaligus sebagai respon atas laporan Bank Dunia berjudul ”Navigating Turbulance Sustaining Growth”, yang menyebutkan, dalam jangka menengah arus modal ke Indonesia dan emerging economies lainnya akan kembali masuk. Indonesia dan sejumlah emerging countries memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan imbal hasil investasi besar.

Tantangan mengelola arus modal masuk diperkirakan akan kembali menjadi fokus otoritas di negara tersebut. Bank Indonesia akan merespons derasnya capital inflow dengan fokus pada kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati (macroprudential policy). Selain itu, reformasi struktural dapat membantu menggeser arus modal masuk menjadi lebih stabil dan berjangka lebih panjang seperti investasi langsung.

Reformasi tersebut juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan target investasi dalam Program Masterplan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan tersebut akan berhasil diterapkan dengan syarat terdapat identifikasi kebijakan, prioritas investasi, dan kemauan politik yang kuat serta koordinasi antarlembaga terkait yang lebih harmonis.

Hingga semester I/2011, nilai investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai USD19,5 miliar, setelah mencapai level tertinggi pada tahun 2010 sebesar USD30,2 miliar. Surplus neraca modal pada tahun 2010 tercatat USD26 miliar pada tahun 2010. Adapun sampai semester I/2011 surplus neraca modal mencapai USD19 miliar.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI ) juga menunjukkan tren peningkatan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, menunjukkan realisasi investasi hingga September 2011 mencapai Rp181 triliun atau meningkat 20,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang sebesar Rp149,6 triliun.

Investasi ini terdiri dari Rp52 triliun penanaman modal dalam negeri dan Rp129 triliun penanaman modal asing. Jumlah tersebut setara 75,40% dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp240 triliun.

Dalam perspektif ini, boleh jadi pemerintah tidak akan mudah mengarahkan investasi portofolio agar masuk ke sektor riil yang bersifat jangka panjang. Apalagi, selama ini investor menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menarik untuk investasi portofolio karena menerapkan rezim devisa bebas.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyakinkan investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi yang berbasis aset negara khususnya proyek infrastruktur. Sebagai contoh, pemerintah dapat menjadikan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda sebagai underlying asset obligasi tersebut.
Pemerintah juga dapat menerbitkan obligasi berjangka panjang. Di sisi lain pemerintah juga harus meningkatkan pembangunan infrastruktur agar transportasi lancar dan biaya logistik murah. Sebagai penguat, pemerintah juga dapat memberikan stimulus fiskal. Esensinya adalah pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan karena investasi di sektor riil bersifat jangka panjang.

Sebagaimana disinggung di depan, pemerintah juga harus mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala pembebasan lahan. Atas semua itu, pemerintah dituntut mampu menciptakan iklim investasi yang baik bagi investor dan menghilangkan inefisiensi anggaran negara.

Sampai dengan 24 November 2011, total kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 219,9 triliun atau 30,39% dari total nilai investasi di SBN yang sebesar Rp723,76 triliun.

Kalau pun tidak semua investasi portofolio asing ini dialihkan ke FDI, separu hnya saja sudah mampu memberikan dampak langsung kepada kegiatan sektor riil. Ini akan menambah volume investasi asing langsung (FDI) yang sudah ada di mana sampai dengan September 2011 sebesar Rp 129 triliun dari total investasi yang sebesar Rp181 triliun. Sementara volume investasi dalam negeri hanya mencapai Rp52 triliun.
Yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah berupaya menjaga kepercayaan investor dengan harapan investor yang telah masuk dan yang akan masuk ke Indonesia dapat lebih banyak berinvestasi ke sektor riil. Pemerintah juga harus berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur sekaligus menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

Jika sampai dengan akhir tahun ini total nilai investasi mampu menembus Rp200 triliun, maka target tahun depan sebesar capaian tahun ini rasanya bisa dicapai. Maklum, pada tahun 2012 nanti arus modal akan tetap masuk ke Indonesia, meskipun nilainya diperkirakan akan turun karena krisis di Eropa belum selesai.
Justru itulah pemerintah harus agresif membangun infrastruktur sebagai persiapan menyambut masa pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2013 atau selambat-lambatnya tahun 2014. Ini dengan asumsi positif bahwa negara-negara sekawasan juga terus membangun kualitas infrastruktur lebih baik lagi.

Program MP3EI bisa menjadi ”alat pemasaran” yang efektif untuk menarik investasi langsung karena program tersebut mengandung acuan bagi pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di sini pemerintah Indonesia bertindak sebagai fasilitator belaka.

Jika Indonesia sampai kalah dalam penyediaan infrastruktur, investor asing akan mengalihkan dana investasinya ke negara-negara lain. Tinggallah Indonesia meratapi nasibnya sendiri karena selalu kalah bersaing dengan negara-negara tetangga.


Business News