Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ditargetkan mencapai tujuh persen, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet di Jakarta, Jumat (23/10).
"Lima tahun kita tentu ingin meningkatkan capaian ekonomi kita. Contohnya kita ingin mencapai tujuh persen atau lebih tahun 2014 dengan asumsi tidak ada gejolak dunia seperti sekarang ini," kata Kepala Negara.
Dijelaskannya, bila tidak ada krisis keuangan global yang mulai terjadi pada 2007 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir mencapai tujuh persen, namun akibat krisis yang dirasakan oleh seluruh negara itu maka pertumbuhan ekonomi nasional terpaksa terpangkas.
"Tapi karena ada prahara perekonomian global, kita set back. Lima tahun lagi kita kembalikan pada tracknya, sasaran 7 persen atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Selain peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, Kepala Negara dalam lima tahun ke depan juga akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan melanjutkan reformasi birokrasi.
Hal ketiga adalah penegakan pilar demokrasi seperti yang sudah dilakukan dalam lima tahun sebelumnya.
"Penegakan pilar demokrasi, harus tetap tumbuh, jangan kembali ke otoritarianisme, tetapi yang bermartabat, bukan demokrasi dengan hukum rimba, dengan tatanan yang baik. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap prioritas," ungkapnya.
Presiden juga memberikan perhatian pada pemerataan pembangunan dengan menekankan bahwa semua pihak dan semua wilayah berhak mendapatkan pembangunan yang sama tanpa kecuali.
"Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan kita harus betul-betul melihat perkembangan daerah, pembangunan antarsektor, pembangunan pada komunitas marjinal atau tertinggal," tegasnya.
Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah khususnya gubernur, bupati dan wali kota untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat. Mendagri diminta untuk lebih mengintensifkan komunikasi antara pusat dan daerah.
"Lima tahun kita tentu ingin meningkatkan capaian ekonomi kita. Contohnya kita ingin mencapai tujuh persen atau lebih tahun 2014 dengan asumsi tidak ada gejolak dunia seperti sekarang ini," kata Kepala Negara.
Dijelaskannya, bila tidak ada krisis keuangan global yang mulai terjadi pada 2007 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir mencapai tujuh persen, namun akibat krisis yang dirasakan oleh seluruh negara itu maka pertumbuhan ekonomi nasional terpaksa terpangkas.
"Tapi karena ada prahara perekonomian global, kita set back. Lima tahun lagi kita kembalikan pada tracknya, sasaran 7 persen atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Selain peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, Kepala Negara dalam lima tahun ke depan juga akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan melanjutkan reformasi birokrasi.
Hal ketiga adalah penegakan pilar demokrasi seperti yang sudah dilakukan dalam lima tahun sebelumnya.
"Penegakan pilar demokrasi, harus tetap tumbuh, jangan kembali ke otoritarianisme, tetapi yang bermartabat, bukan demokrasi dengan hukum rimba, dengan tatanan yang baik. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap prioritas," ungkapnya.
Presiden juga memberikan perhatian pada pemerataan pembangunan dengan menekankan bahwa semua pihak dan semua wilayah berhak mendapatkan pembangunan yang sama tanpa kecuali.
"Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan kita harus betul-betul melihat perkembangan daerah, pembangunan antarsektor, pembangunan pada komunitas marjinal atau tertinggal," tegasnya.
Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah khususnya gubernur, bupati dan wali kota untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat. Mendagri diminta untuk lebih mengintensifkan komunikasi antara pusat dan daerah.
ANTARA